Eksaminasi: Jurnal Hukum

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual dan Ekonomi Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2021/Pn.Yyk)

Andi Kawijaya, Agus Budi Santoso, Ajeng Risanawati Sasmita — Fri, 04 Oct 2024 04:02:47 +0700

Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak dan oleh karena itu para pelakunya harus mendapatkan sanksi pidana yang setimpal. Penelitian bertujuan untuk mengungkap bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana eksploitasi seksual dan ekonomi pada anak dibawah umur pada putusan Nomor 331/Pid.Sus/2021/Pn.Yyk menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana dalam putusan No.331/Pid.Sus/2021/Pn.Yyk. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif sehinggan data yang digunakan adalah bahan hukum sekunder dengan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan kasus atau (case approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa pertanggungjawaban pidana pada putusan Nomor 331/Pid.Sus/2021/Pn.Yyk bentuk pertanggungjawaban pidana eksploitasi seksual dan ekonomi pada anak dibawah umur telah memenuhi unsur-unsur dalam UU perlindungan Anak serta teori pertanggunjawaban pidana. Bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana dalam putusan pengadilan Nomor 331.Pid.Sus/2021/Pn.Yyk yaitu berupa pembayaran restitusi dimana pembayaran restitusi tersebut didasarkan pada surat LPSK Nomor R-2074/5/5.2 HKSR/12/2021 dimana restitusi diharapkan mampu membantu anak untuk kembali meraih masa depannya.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Bahan Peledak Petasan di Kabupaten Kebumen (Studi di Polres Kebumen)

Triono — Mon, 30 Sep 2024 00:00:00 +0700

Bahan peledak merupakan barang yang sangat berbahaya, dimana akibat bahan peledak menimbulkan kerugian terhadap kerusakan rumah-rumah warga dan fasilitas sekitar, serta banyaknya korban jiwa yang mengalami luka-luka hingga meninggal karena ledakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran bahan peledak petasan di Hukum Polres Kebumen dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran bahan peledak petasan di Hukum Polres Kebumen, untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan melakukan pengkajian data primer melalui perundang-undangan yang berlaku terkait bahan peledak. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penegakan hukum terhadap pengedaran bahan peledak petasan dengan tindakan preventif melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan bahayanya bahan peledak dan tindakan represif yaitu melakukan penangkapan pelaku pengedaran bahan peledak oleh petugas memberitahukan penangkapan kepada pelaku dan menyebutkan hak-hak pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku dan menyita barang bukti berupa bahan peledak setelah adanya penangkapan pelaku di bawa ke kantor polisi untuk dilakuakan penyidikan lebih lanjut. Hambatan penegakan hukum kurangnya kuantitas SDM keterbatasan alat-alat khusus yang dimiliki oleh Polres Kebumen untuk mendukung sarana prasarana penyidik dalam mengungkap dan mengatasi kasus tindak pidana pengedaran bahan peledak petasan dalam transaksi jual beli online.

Kajian Asas Ultra Petita Ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum Pidana

Pandu Prakoso — Sun, 06 Oct 2024 04:15:28 +0700

Unsur keadilan merupakan sarana terpenting untuk mencapai cita-cita dan tujuan yang telah diatur oleh undang-undang. Hakim merupakan wakil tuhan di dunia untuk menentukan salah atau tidaknya perbuatan manusia di dunia. Dalam melakukan dakwaan di dalam persidangan sering kita menemukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) salah dalam melakukan pasal dakwaan ataupun salah dalam mendakwa terhadap terdakwa di pengadilan. Sehingga sering kita temukan putusan hakim dalam peradilan pidana di luar dari dakwaan JPU bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari dakwaan JPU. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan putusan hakim yang bersifat ultra petita ditinjau dari aspek kepastian hukum pidana, untuk mencapai tujuan ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative dengan pendekatan perundnag-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kepastian hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan sesuai dengan Pasal 183 KUHAP bahwa tidak mewajibkan seorang hakim berpedoman secara mutlak terhadap apa yang ada di dalam surat dakwaan, tetapi lebih menekankan kepada apa yang sebenarnya terjadi dan jenis tindak pidana apa yang terbukti dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian, yang menjadi rujukan majelis hakim dalam memutus perkara adalah surat dakwaan jaksa, bukan surat tuntutan, sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan yang ultra petita sah ditinjau dari aspek kepastian hukum.

Implementasi Tugas dan Fungsi Kepala Desa dalam Pembangunan Berdasarkan Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Jabres, Kabupaten Kebumen)

Imam Khanafi, Agus Budi Santoso, Indah Kusuma Dewi — Wed, 25 Sep 2024 00:00:00 +0700

Implementasi tugas dan fungsi Kepala Desa dalam pembangunan berkaitan dengan pelaksanaan di lapangan mengenai tugas dan fungsi pembangunan yang didasarkan pasal 26 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi tugas dan fungsi Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Jabres dan juga bagaimana hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa dalam pembangunan di Desa Jabres, untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kepala Desa Jabres sudah melakukan tugas dan fungsi dalam pembangunan dengan terlebih dahulu membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan dalam pelaksanaannya mengalami berbagai hambatan yaitu faktor dana, faktor kesadaran masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, adanya prosedur yang tidak dilaksanakan

Perlindungan Hukum Produk Susu Kambing Peranakan Etawa Melalui Pendaftaran Indikasi Geografis

Siwi Fitri Suwandari, Septi Indrawati, M. Alfian — Sun, 06 Oct 2024 05:02:37 +0700

Keberadaan produk unggul yang memiliki kekhasan tertentu perlu dilestarikan dan mendapat perlindungan indikasi geografis untuk memberikan perlindungan ketika terjadi kasus penyalahgunaan oleh pihak lain salah satunya adalah produk Susu kambing peranakan etawa di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum produk Susu kambing peranakan etawa di Kabupaten Purworejo melalui pendaftaran Indikasi Geografis dan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam mengakomodir Pendaftaran Indikasi Geografis pada produk Susu kambing peranakan etawa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa produk Susu kambing peranakan etawa Kabupaten Purworejo memperoleh perlindungan preventif dan represif setelah indikasi geografis terdaftar di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun produk Susu kambing peranakan etawa belum bisa mendapatkan perlindungan hukum karena belum didaftarkan kepada menteri perlindungan hukumnya melalui indikasi geografis oleh pemohon. Peran Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo dalam mengakomodir pendaftaran indikasi geografis yaitu sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator.