Eksaminasi: Jurnal Hukum

Pembatalan Perjanjian Kerja Sama Akibat Wanprestasi Berdasarkan Hukum Perdata (Studi Putusan Pengadilan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN.Tmg)

Nisrina Lutfhi Halimah, Septi Indrawati — Mon, 30 Dec 2024 00:00:00 +0700

Perjanjian melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Kedati, salah satu pihak yang mengikat janji tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dan bukan disebabkan karena keadaan memaksa (prosmejeur), maka disebut dengan wanprestasi (ingkar janji). Seperti halnya Putusan Pengadilan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN.Tmg merupakan salah satu kasus pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak memenuhi prestasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembatalan perjanjian kerja sama yang diakibatkan oleh wanprestasi berdasarkan hukum perdata, untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan lebih menakankan pada pemahaman dalam memperoleh jawaban dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang diterapkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dalam menganalisa permasalahan dari penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pembatalan perjanjian dalam Putusan Pengadilan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN.Tmg sebagaimana diatur dalam Pasal 1446 KUHPerdata bahwa menetapkan syarat subjektif dan obyektif yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah, dimana pembatalan perjanjian dapat dilakukan jika terdapat pelanggaran terhadap syarat tersebut, seperti adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan dari pihak yang terlibat, serta jika objek perjanjian tidak sah menurut hukum. Pembatalan ini harus melalui proses hukum yang sah, yaitu melalui putusan pengadilan yang bersifat mengikat, dengan akibat retroaktif yang mengembalikan para pihak ke keadaan semula. Proses pembatalan perjanjian di Indonesia menjamin perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, memastikan bahwa perjanjian yang dibatalkan tidak memiliki akibat hukum.

Analisis Yuridis “Mens Rea” Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP

Retno Hidayahtun Ningsih, Ajeng Risnawati Sasmita — Mon, 30 Dec 2024 00:00:00 +0700

Penelitian ini mengkaji interpretasi unsur niat (mens rea) dalam tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Masalah utama yang diangkat adalah bagaimana perbedaan interpretasi terhadap mens rea dapat mempengaruhi keputusan hakim dalam kasus pembunuhan berencana. Niat jahat menjadi elemen kunci yang membedakan pembunuhan berencana dari bentuk pembunuhan lainnya, dan pemahaman yang tepat mengenai niat sangat penting untuk penegakan hukum yang adil. Penelitian ini menggunakan metode studi normatif dengan menganalisis norma hukum, doktrin, dan yurisprudensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam interpretasi mens rea di kalangan hakim, yang dapat berimplikasi pada beratnya hukuman yang dijatuhkan. Selain itu, tantangan dalam membuktikan niat di era digital menambah kompleksitas dalam proses peradilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pentingnya konsistensi dalam interpretasi mens rea untuk mencapai keadilan dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Perlindungan Hukum Kreditur Ketika Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN.Pwr)

Viona Erwiyanto Putri, Septi Indrawati, Muh Alfian — Fri, 10 Jan 2025 06:02:13 +0700

Pemberian kredit adalah suatu fungsi dari bank. Saat ini, kredit banyak dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pelaksanaan pemberian kredit harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, sebab kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko. Risiko tersebut antara lain tejadi karena krisis ekonomi, kepailitan, persaingan usaha yang menyebabkan tidak lancarnya kegiatan usaha debitur atau perbankan, atau kesengajaan dari pihak debitur yang melakukan penyimpangan dalam penggunaan kredit yang telah disalurkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2021/Pn Pwr tentang wanprestasi dan bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur ketika terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan agunan, untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif yang menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam memberikan pertimbangan terdapat 2 (dua) aspek kategori yaitu yuridis dan non yuridis. Perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur ada 2 (dua) perlindungan hukum bagi kreditur atas sengketa yang terjadi, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Optimalisasi Peraturan Daerah Sebagai Instrumen Pembangunan Berbasis Daerah di Kabupaten Purworejo

Sofiatun Sofiatun, Sapardiyono Sapardiyono — Mon, 30 Dec 2024 00:00:00 +0700

Perancangan Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pembangunan yang berbasis pada kebutuhan lokal. Dalam otonomi daerah, keberadaan Perda menjadi sangat krusial karena dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat serta menjawab tantangan pembangunan yang beragam di setiap wilayah. Penelitian ini berfokus pada bagaimana peraturan daerah dapat berfungsi sebagai instrumen yang mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah, untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perancangan Peraturan Daerah yang efektif memerlukan penerapan asas-asas hukum yang kuat, integrasi kearifan lokal, dan sinergi dari berbagai lapisan masyarakat. Kendala utama yang dihadapi dalam penyusunan Perda meliputi kurangnya kapasitas teknis sumber daya manusia, minimnya data yang memadai untuk pengambilan keputusan, serta pengaruh kepentingan politik yang sering kali menghambat proses legislasi.

Kajian Yuridis terhadap Hak Atas Tanah Adat dalam Penyelesaian Sengketa Agraria

Bibit Ayu Astriani, Septi Indrawati — Mon, 30 Dec 2024 00:00:00 +0700

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam utama dan sangat berharga untuk menunjung kehidupan masyarakat, sehingga menjadi bagian penting dari pembangunan negara. Kedati, seiring dengan perkembangan pembangunan nasional, tanah adat sering menjadi sumber konflik. Tumpang tindih kepentingan antara masyarakat adat, pemerintah, dan sektor swasta kerap memicu permasalahan, baik dalam penguasaan maupun pengelolaan tanah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiamana penyelesaian sengketa hak atas tanah adat di Indoensia, untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konseptual. Hasil penelitian menunjukann bahwa penyelesaian sengketa tanah adat dihadapkan pada kendala seperti tumpang tindih peraturan yang menciptakan ketidakpastian hukum, minimnya bukti formal yang melemahkan posisi masyarakat adat, penyerobotan tanah yang mengakibatkan konflik sosial, dan ketidakjelasan batas tanah yang memperumit pengakuan hak ulayat. Selain itu, keterbatasan akses masyarakat adat terhadap layanan pendaftaran tanah menambah tantangan dalam penyelesaian konflik. Penyelesaian sengketa tanah adat dapat dilakukan melalui jalur litigasi dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan dan jalur non-litigasi dilakukan melalui mediasi, arbitrase dan negosiasi.