Amnesti: Jurnal Hukum

Legal Protection of Paylater Users on E-Commerce Platforms for Personal Data Leakage

2024-08-24T05:02:21+07:00

The development of increasingly sophisticated technology makes it easier for us to transact and make payments electronically / online, where one of the payment methods used is Paylater. However, this system often becomes a loophole for criminal acts such as, personal data leaks that can cause data breaches and identity theft due to disclosure of customer information, bank accounts, credit card information, and other personal data by users who are not responsible for completing their administration, so that it can result in immaterial losses. This research aims to find out how legal protection efforts for paylater users who experience personal data leaks in e-commerce in Indonesia, to achieve this goal the research method used is normative research method. The results of the research obtained that if there is a violation of personal data protection, the perpetrator may be subject to sanctions in accordance with applicable provisions as stipulated in Article 67 Paragraph 2 of the PDP Law.

Efektivitas Mediasi dalam Upaya Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Sei Rampah

2024-09-08T08:56:46+07:00

Angka perceraian di Indonesia semakin meningkat menempuh tahun 2023, oleh karena itu diperlukan langkah-langkah hukum non-litigasi agar tidak terjadi penumpukan kasus di Pengadilan Agama. Mediasi termasuk salah satu bentuk non-litigasi yang berupaya untuk menyelesaikan perkara dengan media pihak ketiga netral agar Para Pihak yang bersengketa dapat menempuh jalan damai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran mediator di Pengadilan Agama Sei rampah, untuk mengetahui pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator di pengadilan Agama Sei Rampah dalam upaya memediasi perkara perceraian, dan mengetahui proses mediasi yang dilakukan oleh mediator Pengadilan Agama Sei Rampah dapat menjadi faktor pendukung batalnya perkara perceraian yang terjadi pada tahun 2023. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis normative-empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator terbagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu: tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir mediasi. Peran mediator dalam memediasi kasus perceraian sangat penting dalam menyelesaikan konflik dengan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak tanpa harus melalui proses litigasi. Proses mediasi yang dilakukan oleh mediator dapat menjadi faktor pendukung batalnya perkara perceraian. Dengan demikian, keberhasilan mediasi tergantung pada kesediaan dan kerjasama para pihak yang terlibat serta profesionalitas hakim mediator dalam memfasilitasi proses.

Pertanggung Jawaban Hukum Franchisor Terhadap Usaha Franchisee

2024-09-08T08:52:57+07:00

Perkembangan bisnis di Indonesia berkembang dengan pesat, salah satunya adalah bisnis franchise. Bisnis ini sangat menarik perhatian pebisnis dan masyarakat mengingat bisnis ini menguntungkan dan memudahkan bagi pihak franchisee ataupun franchisor. Kemudahan yang ditawarkan tidak senantiasa membuat bisnis ini selalu berjalan mulus bahkan timbul berbagai permasalahan, seperti bangkrutnya usaha milik franchisee akibat dari pandemi covid-19. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini membahas pertanggungjawaban hukum franchisor dan perlindungan hukum oleh AFI atas bangkrutnya usaha milik franchisee. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis pertanggungjawaban franchisor dan perlindungan hukum oleh AFI atas bangkrutnya usaha milik franchisee. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian adalah pertanggungjawaban franchisor berupa ganti kerugian dan AFI tidak dapat memberikan pertanggungjawaban hukum namun dapat memberikan perlindungan hukum baik secara preventif dan represif atas bangkrutnya usaha franchisee. Perlindungan hukum yang dilakukan secara preventif yaitu upaya dikeluarkan kode etik sebagai pedoma bagi para anggota sedangkan perlindungan represif ialah upaya nasihat, bimbingan dan solusi praktis.

Kajian Yuridis Dinamika Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah dengan Pasangan Calon Tunggal di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XII/2019)

2024-09-06T06:37:38+07:00

Fenomena pemilihan kepala daerah dengan pasangan calon tunggal terus berkembang bahkan meningkat di setiap penyelenggaraannya. Keadaan ini dipandang sebagai sebuah strategi yang dilakukan partai politik untuk memenangkan pemilihan sehinggga praktik ini juga dianggap sebagai pragmatisme politik. Hanya satu daerah yang pernah kalah dalam pengusungan calon tunggal, yaitu Kota Makassar pada tahun 2018, yang kemudian membuat pasangan calon tunggal tersebut mangajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi sehingga tercetuslah Putusan Nomor 14/PUU-XII/2019 yang pada intinya tetap menyatakan bahwa pemilihan dengan pasangan calon tunggal yang disandingkan dengan kolom kosong adalah sah dan konstitusional. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana kajian yuridis dalam Putusan MK No 14/PUU-XII/2019 terkait pemilihan kepala daerah dengan pasangan calon tunggal. Metode penelitian menggunakan normatif yuridis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ancaman kemunduran demokrasi dalam fenomena ini. Para pembuat Undang-Undang diharapkan mengkaji kembali regulasinya agar fenomena ini tidak terus berkembang. Selain itu, edukasi terhadap masyarakat oleh penyelenggara pemilihan juga harus dimasifkan karena banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa mencoblos kolom kosong adalah hal yang diperkenankan sebagai upaya dalam menggunakan hak pilihnya.

Implementasi Hak Imunitas Ombudsman Terhadap Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara

2024-09-08T09:20:15+07:00

Ombudsman memiliki kekebalan yang diberikan oleh Undang-Undang ketika digugat di pengadilan khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara, namun pada prakteknya ketika ada gugatan terhadap Ombudsman, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tetap memanggil Ombudsman untuk hadir dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam rangka pemeriksaan perkara dengan dalil bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan. Ketidakhadiran Ombudsman dalam panggilan sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara menimbulkan beberapa opini di masyarakat, Ombudsman dianggap tidak menghormati proses persidangan di lembaga peradilan, ada juga yang menganggap Ombudsman berlindung dibalik pasal imunitas yang dimilikinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana seharusnya hak imunitas yang dimiliki Ombudsman diterapkan dalam Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan norma hukum yang berlaku sebagai asas kepastian hukum dalam rangka menemukan solusi terhadap permasalahan tersebut, untuk mencapai tujuan tersebut penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa batasan hak imunitas yang dimiliki Ombudsman dilihat dari pengaturan hak imunitas Ombudsman sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Ombudsman dan beberapa permasalahan dalam penerapan hak imunitas Ombudsman terhadap panggilan sidang Pengadilan Tata Usaha Negara seperti konflik norma antara Undang-Undang Ombudsman dengan Undang-Undang PTUN, penanganan berbeda terhadap gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, ketidakhadiran Ombudsman dalam panggilan sidang dan peran pemerintah dalam perselisihan antar kedua lembaga.

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Negara Lain

2024-09-08T09:04:32+07:00

Indonesia mengalami kesulitan dalam menangani pengungsi, terutama berkaitan dengan Perpres PPLN. Hambatan utama termasuk ketidakjelasan status, tidak adanya layanan dasar, dan kondisi penampungan yang tidak memadai. Hal ini dapat merusak hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain. Penelitian ini bertujan untuk mengetahui bagaimana dampak pengungsi terhadap hubungan diplomatik, untuk mencapai tujuan tersebut metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa masalah pengungsi yang berdampak pada hubungan diplomatic yang disebabkan karena pengungsi hanya dianggap sebagai "orang asing yang membutuhkan perlindungan sementara", masalah seperti ketidakpastian hukum dan pelanggaran hak asasi manusia muncul. Meskipun ada prosedur untuk menyelamatkan pengungsi, layanan darurat dan dasar seperti transportasi masih kurang konsisten. Selain itu, pusat penahanan imigrasi kekurangan dukungan dan fasilitas. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan pemangku kepentingan harus bekerja sama. Fokus utama upaya harus berada pada penegakan hak-hak pengungsi melalui Undang-Undang pengungsi yang menyeluruh dan mekanisme penolakan yang jelas. Selain itu, implementasi dan komunikasi yang lebih baik diperlukan.

Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Pengupahan Ditinjau dari Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik

2024-09-08T09:04:48+07:00

Peraturan pemerintah merupakan pelaksana peraturan hukum yang dibentuk oleh instansi pemerintah berdasarkan peralihan kewenangan pengaturan dari suatu undang-undang atau tatanan hukum yang lebih tinggi kepada tatanan yang sesuai untuk menjamin keteraturan yang lebih tinggi terhadap ketentuan undang-undang atau tatanan hukum tersebut. itu bisa tersirat. Oleh karena itu, dalam menyusun peraturan pemerintah harus dicantumkan tujuan undang-undang dengan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk lembaga hukum dan untuk mengetahui konstitusi negara yang tidak berdasarkan asas hukum yang baik dan kesatuan spesies dan hierarki, untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normative. Hasil penelitian menunjukan bahwa perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 menjadi Peraturan Gaji Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dibuat tidak dengan asas hukum yang baik sehingga menimbulkan kontroversi di masyarakat, sehingga dibuat Peraturan Pemerintah Nomor 51 dibuat pada tahun 2023 untuk membatalkan pengaturan terkait Pengupahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara

2024-09-08T09:09:46+07:00

Perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan mobilisasi atau menghindarinya dengan tipu muslihat merupakan tindakan tidak melaksanakan kewajiban dan tidak taat kepada Presiden. Hal tersebut karena mobilisasi adalah kewajiban bagi komponen cadangan sebagaiman Pasal 66 Ayat 1 UU PSDN. Dikatakan perbuatan tidak taat kepada presiden dikarenakan mobilisasi dinyatakan secara langsung oleh presiden sebagaimana Pasal 63 Ayat 1 UU PSDN. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan tidak taat terhadap presiden adalah jarimah bughat. Namun, perbuatan sebagaimana Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN tidak memenuhi seluruh unsur jarimah bughat. Tujuan Penelitian ini mengetahui jenis jarimah yang dapat digolongkan terhadap Perbuatan dengan sengaja tidak memenuhi panggilan mobilisasi yang akan dianalisis dengan unsur ta’zir. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan metode normatif dengan pendekatan comparative approach dengan membandingkan Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN dengan unsur jarimah ta’zir. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pasal 77 Ayat 1 UU PSDN sama saja dengan perbuatan tidak memenuhi kewajiban dari negara dan tidak taat kepada Ulil Amri. Dalam Islam kewajiban taat kepada ulil amri dan apabila tidak taat, sama dengan tidak taat pada Allah dan Rasulullah SAW sebagaimana Q.S An-Nisa Ayat 59. Sehingga perbuatan pasal 77 Ayat 1 UU PSDN dapat dikaitkan dengan ayat tersebut. Namun ayat tersebut tidak menjelaskan hukuman yang diberikan. Sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan jarimah ta’zir dikarenakan memenuhi unsur perbuatan yang diatur syara’ namun tidak dengan hukumannya, dimana hukumannya ditentukan pemerintah yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Optimalisasi Asas Decentralisatie Wet: Studi Ratifikasi Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Banyuwangi

2024-09-08T09:09:47+07:00

The purpose of this study is to analyze the importance of PLP2B ratification in PERDA, and PLP2B optimization in RPJMD, as well as obstacles and problems in promulgating PLP2B RAPERDA Banyuwangi Regency and using a qualitative descriptive approach with the type of library research. Consists of primary data (journals and books) and secondary data (relevant literature). The data collected will be analyzed using Decentralisatie Wet Foundation. Then, conclusions will be drawn with an inductive (generalization) pattern at the last stage. The results of the study stated that PLP2B optimization can be done with synergy between the Central Government and Regional Governments. In this case, the Banyuwangi regional government has the authority to form a regional regulation referring to the function of regional autonomy. However, the establishment of the PLP2B Banyuwangi Regional Regulation has encountered problems, the difficulty of the Pansus in carrying out data collection that requires name by address. The RAPERDA promulgation stage has several problems, namely related to the difficulty of the Pansus (special committee) in collecting data on LSD (protected rice fields) which will later be taxed because it requires the existence of by name by address. The PLP2B Regional Regulation that has been approved by the Banyuwangi Regional Government will need to be optimized by making it a regional development priority.

Analisa Yuridis Perubahan Makna Strict Liability dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja

2024-09-08T09:10:15+07:00

UU Cipta Kerja banyak merubah Undang-Undang di berbagai sektor. Pada sektor lingkungan hidup UU Cipta Kerja merubah makna strict liability sehingga unsur tanggung jawab mutlak bagi pelaku perusakan lingkungan menjadi kabur. Kondisi tersebut menyebabkan para pelaku perusakan lingkungan menjadi sulit untuk dijerat dan dimintai pertanggungjawabannya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji perubahan makna strict liability pada perkara pidana lingkungan hidup pasca pengesahan UU Cipta Kerja dan mengenai implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Data yang dingunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan pertama, bahwa terdapat perubahan makna strict liability dalam tindak pidana lingkungan hidup pasca disahkannya UU Cipta Kerja sehingga makna strict liability menjadi hilang. Kedua, implementasi dari strict liability dalam menjerat pelaku perusakan lingkungan semakin sulit karena berubahnya makna tersebut, sehingga pelaku tindak pidana lingkungan hidup semakin sulit dijerat karena harus dibuktikan dahulu unsur kesalahannya. Terdapat kemunduran penegakan hukum karena menghilangkan frasa strict liability. Di sisi lain, Perubahahan makna strict liability menyebabkan sulitnya membuktikan kesalahan pelaku.

Application of Presumptive Evidence in Civil Cases of Divorce Classification (Study of Kupang District Court Decision Number 11/Pdt.G/2022/PN.Kpg)

2024-09-08T09:12:03+07:00

Divorce cases are one of the classifications of cases in Civil Law. The process of examining and proving divorce cases is no different from general civil cases. This study aims to analyze the reasons why judges apply presumptive evidence in civil cases classified as divorce, this research uses normative juridical research. As a result of the research, it was found that the reason why the judge applied presumptive evidence was that the judge adhered to the theory of free evidence and there were no witnesses who saw, heard, or experienced the quarrel or dispute between the Plaintiff and the Defendant. The suggestion given by the author is that the process of proof in civil cases must be guided by civil procedural law so as to be able to produce quality and comprehensive decisions.