Eksaminasi: Jurnal Hukum

Analisis Kriminologi Terhadap Residivisme Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polres Purworejo

2025-09-30T16:18:41+07:00

Residivisme pada tindak pencurian kendaraan bermotor masih menjadi persoalan menonjol di wilayah hukum Polres Purworejo. Data menunjukkan bahwa dalam periode 2019-2023, terdapat 13 kasus pencurian kendaraan bermotor dilakukan oleh pelaku yang pernah dihukum sebelumnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor kriminogenik yang mempengaruhi residivisme serta sistem pembinaan di Rutan Kelas IIB Purworejo. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan analisis tematik dan triangulasi sumber untuk memastikan validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa residivisme pencurian kendaraan bermotor dipengaruhi oleh dua kelompok faktor utama. Dari sisi internal, pelaku umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah, kurang mampu mengendalikan diri, dan sebagian terlibat dalam penyalahgunaan zat. Sementara itu, dari sisi eksternal, dorongan ekonomi, stigma negatif dari masyarakat, serta pengaruh lingkungan sosial yang permisif turut memperkuat kecenderungan pelaku untuk mengulangi tindak pidana tersebut. Program pembinaan mencakup aspek kepribadian dan kemandirian, seperti pelatihan keterampilan dan program SAE Lugosobo. Meski pembinaan cukup menyeluruh, keberhasilan reintegrasi sosial masih menjadi tantangan, sehingga diperlukan kerja sama berbagai pihak untuk menekan angka residivisme.

Analisis Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Purworejo

2025-09-30T16:18:50+07:00

Penyalahgunaan narkotika merupakan seseorang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum yang menyebabkan gangguan biologis, psikologi, sosial, dan spiritual untuk tingkat penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polres Purworejo dari tahun 2021-2024 berjumlah 72 kasus. Angka ini menjadi alasan pentingnya dilakukanya penelitian dalam sudut pandang kriminologi Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polres Purworejo dan upaya yang diterapkan oleh Polres Purworejo dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polres Purworejo. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Data diperoleh melalaui wawancara kepada 5 warga binaan Rutan kelas IIB Purworejo dan 1 anggota Sat Res Narkoba Polres Purworejo. Data Primer dikombinasikan dengan studi pustaka dan dokumentasi sebagai data pendukung. Hasil Analisis deskriptif menunjukan bahwa melalui wawancara 5 warga binaan penyalahguna narkotika menemukan faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika diantaranya faktor ekonomi, faktor pergaulan/pertemanan, faktor coba-coba/rasa ingin tahu, dan faktor kebutuhan dalam kerja dalam hal tersebut Polres Purworejo menerapkan upaya untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika diantara melalui upaya preventif yaitu dengan melaksanakan Program P4GN dan bekerja sama dengan instansi yang terkait BNN, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan sekolah-sekolah, upaya represif dengan melakukan penangkapan, penindakan hukum dan pendekatan restorative justice, dan penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika yang memenuhi syarat.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Daerah dalam Pengelolaan Dana (Studi di Desa Krakal Kabupaten Kebumen)

2025-09-30T17:34:46+07:00

Implementasi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Daerah Desa dalam pengelolaan dana Desa Krakal Kecamatan Alian kabupaten Kebumen tahun 2023 berdasarkan PERDA No 2 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan faktor yang menghambat implementasi tugas dan fungsi BPD dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini bersifat yuridis empiris yaitu dengan meninjau kaidah-kaidah hukum yang ada, sekaligus meninjau bagaimana pelaksanaan dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan observasi dan wawancara serta studi lapangan dengan observasi dan wawancara serta studi kepustakaan. Analisis data yang dilakukan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian bahwa implementasi tugas dan fungsi BPD dalam pengelolaan dana Desa Krakal Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2023 tidak sesuai dengan PERDA No 2 tahun 2019. Kesimpulanya adalah adanya keterbatasan anggaran operasional dan kurangnya fasilitas kerja membuat pengawasan tidak berjalan maksimal. Dalam melaksanakan musyawarah desa sebagai forum awal dalam menyusun perencanaan penggunaan dana desa. Keterlibatan anggota belum merata, karena sebagian anggota belum sepenuhnya memahami teknis perencanaan dan dokumen peraturan.

Kekuatan Hukum Jaminan Tanpa Pengikatan Dalam Perkara Utang Piutang Ketika Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan No. 57/Pdt.G.S/2021/PN.Pwr)

2025-10-01T15:41:01+07:00

Jaminan dalam perjanjian utang piutang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditur jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Namun, dalam praktiknya, tidak semua jaminan memiliki pengikatan hukum yang sah, yang dapat menimbulkan permasalahan ketika terjadi wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam perkara Putusan No. 57/Pdt.G.S/2021/PN.Pwr serta kekuatan hukum jaminan tanpa pengikatan dalam penyelesaian sengketa utang piutang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menolak eksekusi jaminan karena tidak adanya sertifikat hak tanggungan, yang menyebabkan kreditur kehilangan hak preferen dan hanya berstatus sebagai kreditur konkuren. Hal ini menegaskan pentingnya pengikatan jaminan yang sah untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditur serta memastikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa utang piutang.

Perlindungan Hukum Terhadap Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Tanah (Studi Putusan Perkara Nomor 43/Pdt.G/2023/PN.Pwr)

2025-09-30T18:15:25+07:00

Penelitian ini menganalisis wanprestasi perjanjian jual beli tanah, khususnya studi kasus Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Pwr, dengan penekanan khusus pada perlindungan hukum pembeli dalam kasus di mana objek transaksi bermasalah secara hukum. Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan studi kasus dan undang-undang, serta pengumpulan data melalui studi pustaka. Studi menunjukkan bahwa, meskipun pembeli memiliki sertifikat dan niat baik, transaksi jual beli tanah desa yang tidak sah adalah tidak sah secara hukum karena melanggar syarat "sebab yang halal" Pasal 1320 KUHPerdata. Hakim menolak gugatan pembeli karena pentingnya melakukan due diligence sebelum membeli tanah. Dengan memperjelas batas perlindungan hukum pembeli dan memperkuat kepastian hukum agraria di Indonesia, penelitian ini memberikan manfaat praktis. Secara teoritis, penyelidikan ini meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana Pasal 1320 KUHPerdata diterapkan dalam perselisihan agraria.