Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri dalam Perencanaan Perencanaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT)

Sugiyarto; Gilang Wirakusuma; Najmu Tsakib  Ahda

Sugiyarto Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia
Gilang Wirakusuma Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia
Najmu Tsakib Ahda Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Keywords: DBHCHT, Penguatan Kapasitas, Perencanaan

Abstract

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) merupakan alokasi dari sebagian pendapatan cukai hasil tembakau yang ditransfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan otonomi daerah terutama untuk kesejahteraan masyarakat melalui prioritas pembangunan dan pemulihan ekonomi daerah, jaminan kesehatan nasional dan penegakan hukum terkait penindakan cukai illegal. Berkenaan dengan pembagian hasil DBHCHT, pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Kediri memerlukan pendampingan dan asistensi dalam perencanaan pembagian hasil dengan Pemerintah Kota Kediri dan gambaran perencanaan penggunaan DBHCHT sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegiatan pendampingan dan asistensi diikuti oleh perwakilan Perangkat Daerah (PD) yang terkait dengan perencanaan dan pemanfaatan DBHCHT. Hasil dari pendampingan ini adalah tersusunnya dokumen terkait bagi hasil DBHCHT dengan mendasarkan pada variabel-variabel kunci sesuai dengan peraturan yang berlaku.

References

Dika, Y., & Mukiwihando, R. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Penanganan Covid-19 Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2020. Simposium Nasional Perpajakan, 100–106.
Hardjito, Y. R. (2008). Implikasi Undang-Undang Cukai Terhadap Ketaatan Pengusaha Pabrik Rokok Dalam Membayar Cukai (Studi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe A2 Kudus). LAW REFORM, 4(1), 72–104.
Jayadi, S., Negara, T., & Permadi, I. (2022). Management of Fund Allocation for Tobacco Excise Products on the Welfare of Tobacco Farmers in Pamekasan District. International Journal of Arts and Social Science, 5(6), 248–266.
Mabruri, M. D. (2023). Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Kudus.
Nugroho, R., & Asmorowati, S. (2024). Implementasi Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau. Jurnal Kebijakan Publik, 15(1), 92–101.
Pratiwi, I. A., Hidayah, S. A., & Violinita, L. (2022). Efektifitas Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Dalam Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19. Info Artha, 6(1), 31–40. https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jia.v6i1.1279
Suteki, & Putri, N. (2020). Kebijakan Pengaturan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Program Pembinaan Lingkungan Sosial Guna Pengentasan Kemiskinan. Administrative Law and Governance Journal, 3(1), 124–152.
Yandri, P., Budi, S., Sujatna, Y., & Masduki, U. (2020). Revenue Sharing Fund of Tobacco Products Excise and Economic Performance in Decentralized Era. Journal of Governance and Public Policy, 7(2), 104–114. https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jgpp.72126
Zuhri, M., & Handayani, A. (2015). Implementasi Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Di Jawa Tengah. Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, 13(1), 45–55.